Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 dapat diunduh Klik Disini

Jawaban...1

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah ( usia 6 s/d 21 tahun ) dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar)

Jawaban...2

Untuk jenjang pendidikan SD/SMP/Paket A/Paket B melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia) Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/Paket C melalui BNI (Bank Negara Indonesia)

Jawaban...3

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. BDT adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia (Permensos 10 Tahun 2016). Untuk mengetahui data keluarga yang tercatat dalam BDT dapat menghubungi dinas sosial setempat. Apabila keluarga tersebut tercatat dalam BDT, maka anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang masih bersekolah dari keluarga tersebut akan mendapatkan KIP

Jawaban...4

Bisa di koordinasikan dengan BNI setempat sesuai juknis PIP

Jawaban...5

1. Penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) ataupun non formal (PKBM/SKB/LKP) 2. Nomor KIP harus di daftarkan dan di usulkan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan ( Dapodik ) lembaga pendidikan

Jawaban...6

Persyaratan pencairan dana PIP adalah Surat Keterangan Kepala Sekolah dan Identitas siswa seperti Kartu Pelajar/KTP/KK (Salah Satu Saja). Lihat juknis untuk penjelasan lebih detail

Jawaban...7

Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti , uang saku. Serta untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu / rentan miskin yang masih terdaftar sebagai Peserta Didik pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah meliputi : 1. membeli buku dan alat tulis 2. membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu,tas,atau sejenisnya) 3. biaya transportasi peserta didik ke sekolah 4. uang saku peserta didik 5. biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, atau biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja

Jawaban...8

1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450.000,-/tahun 2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun 3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun

Jawaban...9

KIP diberikan kepada anak usia sekolah yang kurang mampu dengan harapan dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK atau Lembaga Pendidikan Non Formal ( PKBM/Paket A,B,C/Lembaga Kursus ) dan menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan

Sebelumnya bernama Program Revitalisasi Bangunan SMA, Prioritas untuk bangunan dengan usia diatas 20 Tahun, Bukan cagar Budaya/Heritage

Pemenuhan Fungsi/Jenis Ruang

1. Usulan direkomendasikan oleh Dinas Propinsi, 2. Menyusun Dokumen perencanaan usulan : Siteplan, Denah tampak potongan, Rencana pondasi, atap, Gambar Axonometri, Masterplan, RAB dan Jadwal, 3. Profil sarana prasarana sekolah

1. Penanggung jawab penerima bantuan pemerintah adalah KepalaSekolah. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program yang sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelum terjadi menjadi tanggung jawab pejabat lama. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan. 2. Penggunaan dana bantuan pemerintah harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus mendapat persetujuan pihak pemberi dana. 3. Dana bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir (2) harus sudah mulai dibelanjakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima. 4. Setiap pengeluaran keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti administrasi, fisik dan keuangan sesuai aturan yang berlaku. 5. Setiap bukti pengeluaran harus dibuktikan dengan kuitansi dan dinyatakan sah apabila disetujui/diketahui oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. 6. Setiap transaksi senilai 2 (dua) juta keatas harus bermaterei, disertai nota rincian barang yang dibeli. 7. Pembukuan dana bantuan pemerintah harus tersendiri dan tidak disatukan dengan pembukuan keuangan secara umum. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh penanggungjawab bantuan dan bendahara pengeluaran dibubuhi materei secukupnyanya. 8. Setiap akhir bulan pembukuan sebagaimana dimaksud pada point 7 ditutup dan dibuatkan berita acara penutupan kas yang ditandatangani penanggungjawab bantuan dan bendahara pengeluaran atau yang ditunjuk. 9. Penarikan dana adri rekening bank penerima bantuan yang bersangkutan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan belanja. 10. Jumlah uang tunai dalam kas/brankas tidak boleh melebihi 50 (lima puluh) juta rupiah. 11. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana bantuan pemerintah yang didukung bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai dengan selesei seluruh pekerjaan. 12. Seluruh berkas keuangan baik berupa laporan keuangan dan dokumen bukti-bukti pengeluaran disimpan secara rapi menurut urutan nomor dan tanggal transaksi, disimpan dalam tempat yang aman dan mudah dicari untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan guna keperluan pemeriksaan oleh aparat terkait.

1. Pelaksanaan pekerjaan renovasi harus mengacu pada SP2D dan program kerja yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA. 2. Pelaksanaan pekerjaan renovasi harus memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku sesuai peraturan daerah setempat. 3. Mengutamakan pemenuhan sasaran ruang yang direnovasi dan keterfungsian bangunan yang direnovasi. 4. Bangunan yang sudah selesei direnovasi harus diberi prasasti dan keterfungsian bangunan setelah direnovasi. 5. Pekerjaan renovasi harus memperhatikan standar bangunan SMA. 6. Pekerjaan renovasi harus memperhitungkan prinsip-prinsip bangunan tahan gempa. 7. Peruntukan dana bantuan merupakan keputusan parsitipatif sekolah yang diketahui oleh komite sekolah. 8. Pekerjaan persiapan yang dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah sambil menunggu pencairan dana antara lain : a. Mempelajari buku panduan pelaksanaan dan teknis secara lebih seksama dan menyiapkan format-format administrasi keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan. b. Membuat papan informasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Papan informasi ukuran minimal 80 X 120 cm. 2. Papan informasi dipasang/ditempatkan disekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak terkena/tertimpa air hujan, serta tidak rusak selama pelaksanaan. 3. Papan informasi paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut: - Lokasi pembangunan atau renovasi pada peta site plan sekolah - Informasi tentang jenis program, besar dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan c. Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemulihan tenaga kerja atas, mandor, tukang dan pekerja. d. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan renovasi/pembangunan dilaksanakan. 9. Langkah langkah yang dilakukan panitia pembangunan sekolah pada saat pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA antara lain : a. Mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan jadwal kerja yang telah dibuat. b. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh konsultan atau tenaga teknis perencana. c. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam buku bank/buku kas umum (BKU)/buku kas tunai dengan rapi dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang disusun runtut sesuai dengan tanggal kejadiannya dan mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program. d. Membuat laporan awal, laporan akhir dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA. e. Panitia Pembangunan Sekolah wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan pekerjaan berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal : 1. Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%) 2. Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progress fisik 25%, 50%, 75% dan 100% (bangunan selesei)

1. Laporan Awal a. Laporan kemajuan penyeleseian pekerjaan b. Prestasi realisasi pekerjaan minimal 50% yang disertai perhitungannya c. Dokumentasi foto prestasi pekerjaan 50% d. Rekapitulasi penggunaan dana bantuan pemerintah e. Surat pernyataan bangunan telah selesei 50% 2. Laporan Akhir a. Laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan perpustakaan secara umum b. Rekapitulasi pembelanjaan dana bantuan pemerintah c. Rekapitulasi tagihan kepada Negara (pajak-pajak) d. Lampiran-lampiran berisikan: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan perpustakaan secara umum 2. Rekapitulasi pembelanjaan dana bantuan pemerintah 3. Rekapitulasi tagihan kepada Negara (pajak-pajak) 4. Lampiran-lampiran yang terdiri dari : - Dokumentasi foto pelaksanaan diambil pada posisi pengambilan dari period eke periode - Prestasi pekerjaan fisik 100% - Surat pernyataan bangunan telah selesei 100% - Berita acara penyeleseian pekerjaan - Berita acara serah terima barang - Pernyataan penyimpanan dokumen teknis dan bukti-bukti pengeluaran - Bukti setoran pengembalian (SSPB) bantuan apabila terdapat sisa dana

Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasaran Direktorat Pembinaan SMA Gedung A Lantai 2, Komplek Dikdasmen Jl R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan kepada sekolah negeri atau swasta berupa seperangkat peralatan TIK pembelajaran

Penyaluran bantuan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui mekanisme pengadaan e-purchasing berdasarkan e-katalog untuk peralatan TIK pembelajaran yang melibatkan penyedia barang dan disampaikan langsung ke sekolah Jenis dan jumlah bantuan peralatan untuk setiap sekolah sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Pihak sekolah menyiapkan panitia penerimaan barang dan memastikan bahwa jumlah dan jenis peralatan komputer pembelajaran sesuai dengan faktur pengiriman Pihak sekolah memastikan bahwa peralatan TIK pembelajaran yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat dioperasikan dengan baik Pihak sekolah membuat berita acara penerimaan barang sesuai dengan format yang telah ditentukan dan disiapkan

Sasaran bantuan untuk 2.152 paket peralatan TIK pembelajaran SMA, diutamakan diberikan kepada sekolah-sekolah yang tahun sebelumnya mendapat bantuan pemerintah pembangunan ruang laboratorium komputer yang tidak dilengkapi dengan peralatan TIK pembelajaran, sekolah-sekolah yang termasuk dalam kategori 3T, sekolah rujukan, dan sekolah-sekolah yang belum memiliki atau kekurangan peralatan TIK pembelajaran

1. Pada saat perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA diterima oleh sekolah, penyedia barang akan memberikan format Berita Acara Penerimaan Barang. Isi format Berita Acara Penerimaan Barang tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima dan catat bagaimana kondisi perangkat tersebut pada saat diterima, 2. Dokumentasikan proses penerimaan perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA sejak barang datang, diterima dan diperiksa jumlah dan kondisinya, 3. Kirim dokumentasi format Berita Acara Penerimaan Barang dilengkapi dengan foto penerimaan barang (keduanya dalam format PDF) sebagai bukti laporan awal sekolah, 4. Pasang seluruh perangkat peralatan TIK pembelajaran SMA yang diterima tersebut dalam ruangan laboratorium TIK atau ruangan lain yang sudah disiapkan. Penyedia memberikan garansi 14 hari terhitung sejak perangkat diterima sekolah, untuk pemeriksaan keberfungsian perangkat. Apabila ada perangkat yang rusak atau pecah pada saat perangkat tersebut diterima sekolah, segera laporkan ke penyedia atau laporkan ke Direktorat Pembinaan SMA melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk segera ditindaklanjuti. Apabila sudah melebihi waktu 14 hari sejak perangkat diterima atau perangkat sudah pernah digunakan untuk pembelajaran dan ternyata ditemukan kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka garansi yang berlaku adalah garansi resmi pabrik dari perangkat tersebut, 5. Laporkan hasil pekerjaan sejak barang diterima, hingga barang seluruhnya terpasang rapi dan terhubung dengan jaringan lokal, dalam sebuah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara, 6. Gunakan peralatan TIK pembelajaran SMA yang sudah diterima dengan baik dan bijak untuk kepentingan pembelajaran berbasis TIK dan kepentingan sekolah lainnya terutama UNBK

a. Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA dapat ditempatkan di tempat yang semestinya, yaitu di ruang laboratorium komputer, b. Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya dan kebutuhan sekolah terutama untuk mendukung pembelajaran, c. Laboratorium komputer dapat difungsikan sebagaimana mestinya yaitu ruang untuk mendukung dan menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, d. Laboratorium komputer dengan segala isinya termasuk peralatan TIK dapat menjadi salah satu sumber belajar penting dalam peningkatan mutu pendidikan

1. Sekolah selaku penerima bantuan harus memastikan bahwa peralatan yang diterima, sesuai jenis, jumlah dan berfungsi, 2. Sekolah melakukan pemasangan dan instalasi barang/peralatan yang diberikan, 3. Sekolah melakukan ujicoba terhadap barang/peralatan dan memastikan dapat dioperasionalkan, 4. Memelihara dan merawat peralatan TIK pembelajaran sesuai dengan pedoman penggunaan, 5. Sekolah selaku penerima bantuan, harus menyampaikan laporan penerima bantuan kepada PPK dengan melampirkan: a. Berita Acara Penerimaan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dengan penyedia jasa (ekspedisi pengiriman); b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara pihak sekolah dengan Direktorat Pembinaan SMA; c. Surat Pernyataan Selesai Pekerjaan; d. Foto peralatan TIK pembelajaran yang telah diterima

Apabila terjadi ketidaksesuaian dari bantuan yang diterima, terkait dengan jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan Bantuan Pemerintah Peralatan TIK Pembelajaran SMA maka pihak sekolah harus menyampaikan kepada penyedia jasa untuk mendapat penyelesaian dan/atau penggantian peralatan yang sesuai dengan disertai berita acara

Bantuan Pemerintah Direktorat Pembinaan SMA yang merupakan upaya penyediaan prasarana layanan pendidikan menengah dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan memperluas daya tampung layanan pendidikan di kantung-kantung daerah yang tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional, dengan mendirikan atau membangun unit sekolah baru yang terdiri dari: a. 3 (tiga) ruang kelas (Tipe I) atau 6 (enam) ruang kelas (Tipe II); b. 1 (satu) ruang fungsi kantor; c. 1 (satu) ruang fungsi guru; d. 1 (satu) ruang fungsi lobi; e. 1 (satu) ruang laboratorium IPA; f. 1 (satu) ruang perpustakan; g. 3 (tiga) toilet siswa untuk putra dan putri; h. 1 (satu) gudang i. Instalasi air bersih dan air kotor j. Sambungan dan Intalasi listrik

1) Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA; 2) Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); 3) Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; 4) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas di daerah yang membutuhkan; 5) Meningkatkan peran Dinas Pendidikan Provinsi dan masyarakat untuk merencanakan, mengelola dan melaksanakan pembangunan.

1) Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk sekolah negeri 2) Yayasan Pendidikan, untuk sekolah swasta.

3) Dinas Pendidikan Provinsi ; 4) Yayasan Pendidikan; 5) SMA penerima bantuan; 6) Peserta didik SMA; 7) Masyarakat sekitar SMA penerima bantuan.

1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan; 2. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA; 3. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan USB, tidak di kontraktualkan. 4. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang langsung ditrasfer ke rekening Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan.

Bantuan pemerintah USB adalah bantuan pembangunan unit sekolah baru, bagi sekolah dengan kategori sebagai berikut: 1) Belum memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan kependidikan, serta bangunan sendiri; 2) Sudah memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan kependidikan, namun belum memiliki bangunan sendiri atau menumpang di tempat lain; 3) Sudah memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan kependidikan, dan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan Pendidikan, namun jumlahnya minim dibandingkan dengan kebutuhan siswa.

TIPE USB Jumlah Ruang Kelas Luas Lantai Bangunan (m2) Disain Konstruksi Bangunan Kelengkapan Ruang I 3 890 1 lantai Kantor, R. Guru, Lobi, 3 RKB, Perpus, Lab. IPA, Toilet & Gudang II 6 1140 2 lantai (khusus RKB) Kantor, R. Guru, Lobi, 6 RKB, Perpus, Lab. IPA, Toilet & Gudang

1) Dinas Pendidikan Provinsi selaku lembaga calon penerima dana bantuan Pemerintah wajib memenuhi persyaratan. 2) Persyaratan yang harus dipenuhi Provinsi yang menjadi lokasi sasaran pembangunan USB meliputi: a. Diprioritaskan pada Kabupaten/kota yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah atau terbatasnyanya/belum tersedianya akses pendidikan menengah (SMA) pada lokasi USB; b. Ketersediaan daya dukung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTs; 3) Persyaratan yang harus dipenuhi Yayasan Pendidikan yang dapat menerima bantuan pemerintah USB, diantaranya: a. Berpengalaman sebagai pengelola satuan pendidikan lainnya; b. Yayasan Pendidikan penerima bantuan membuat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa bantuan bangunan yang diberikan, hanya digunakan untuk bangunan pendidikan. 4) Status lahan USB untuk sekolah negeri, harus didukung legalitas: a. Fotocopy Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Pakai) atas nama Pemerintah Provinsi untuk lokasi USB. b. Atau sekurang-kurangnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lokasi USB. c. Atau sekurang-kurangnya Surat Ukur/Peta Bidang Tanah yang diterbitkan BPN (ditandatangani Kasi Pengukuran BPN) untuk lokasi calon USB; d. Atau sekurang-kurangnya Akta Jual Beli atas lokasi calon USB (dimana pihak pembeli adalah Pemerintah Provinsi atau yang mewakili) yang diterbitkan notaris/PPAT; e. Atau sekurang-kurangnya Akta Hibah/Waqaf atas lokasi calon USB (dimana pihak penerima hibah/wakafnya adalah Pemerintah Provinsi atau yang mewakili) yang diterbitkan notaris/PPAT; 5) Status lahan USB untuk sekolah swasta yang dikelola Yayasan Pendidikan, harus didukung oleh legalitas: Sertifikat/SKPT/Surat Ukur/Hibah/Waqaf atas nama Yayasan, bukan milik pribadi; 6) Menyediakan lahan siap bangun minimal 7.000 m2 (menyatu dan tidak terpisah-pisah), atau dengan mempertimbangkan tipe sekolah yang akan dikembangkan dan jumlah kontruksi lantai bangunan yang akan direncanakan, untuk semua lahan. Tidak hanya pada bagian lahan yang akan terbangun saja. 7) Kondisi lahan tersedia juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Tidak berdekatan dengan SMA/MAN/SMK, kecuali untuk daerah-daerah padat. b. Lahan/lokasi USB memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Terletak di sekitar pemukiman penduduk; b) Mudah dijangkau, tersedia jalan masuk yang memadai; c) Bebas dari gangguan suara, bau dan keramaian d) Penyediaan jaringan listrik dan jaringan komunikasi. e) Tersedia sumber air bersih, tetapi tidak berada di daerah aliran sungai (DAS); f) Kontur tanah relatif datar, tidak berbukit terjal, atau sudah dilakukan stabilisasi lahan; g) Bebas dari pengaruh jaringan listrik tegangan tinggi; h) Bebas dari banjir, genangan air, rawa dan potensi tanah longsor; i) Tidak termasuk wilayah konservasi. 8) Menjamin tidak akan memindahkan/mengalihkan lokasi USB yang sudah diverifikasi ke lokasi lainnya dan apabila karena sesuatu hal terpaksa dilakukan pengalihan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan yang mengajukan pembangunan USB, dan harus melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menginformaskannya kepada Direktorat Pembinaan SMA. 9) Membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan; 10) Sanggup menyediakan dana pendukung, biaya tenaga teknis perencana dan pengawas, dana operasional, dan input pendidikan; 11) Mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan SMA;

1) Dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru diperuntukan untuk: 1) paket pekerjaan fisik beserta penyediaan jasa perencanaan, pengawasan dan pengelolaan, 2) paket pekerjaan penyediaan perabot, 3) paket pekerjaan penyediaan peralatan/sarana pendukung, 4) Transportasi PP dan uang harian perjalanan dinas untuk 3 (tiga) orang peserta bimbingan teknis yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan Pendidikan, Panitia Pembangunan/Kepala sekolah dan Konsultan Perencana. 2) Paket pekerjaan fisik, mencakup pembangunan: k. 3 (tiga) ruang kelas (Tipe I) atau 6 (enam) ruang kelas (Tipe II); l. 1 (satu) ruang fungsi kantor; m. 1 (satu) ruang fungsi guru; n. 1 (satu) ruang fungsi lobi; o. 1 (satu) ruang laboratorium IPA; p. 1 (satu) ruang perpustakan; q. 3 (tiga) toilet siswa untuk putra dan putri; r. 1 (satu) gudang s. Instalasi air bersih dan air kotor t. Sambungan dan Intalasi listrik 3) Jumlah keseluruhan nilai jasa perencanaan , pengawasan dan pengelolaan adalah maksimal sebesar 5% dari nilai pekerjaan fisik. a. Jasa perencanaan, diperuntukkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan USB. b. Jasa pengawasan, diperuntukkan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan USB. c. Pengelolaan oleh Panitia Pembangunan, diperuntukkan untuk uang transport panitia, rapat koordinasi dan penyusunan laporan. 4) Paket pekerjaan penyediaan perabot, ditujukan untuk: 3 ruang kelas atau 6 ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, ruang laboratorium IPA, dan ruang perpustakaan. 5) Paket pekerjaan penyediaan peralatan dan sarana prasarana pendukung, mencakup penyediaan: peralatan laboratorium IPA, buku referensi perpustakaan, sarana olah raga dan seni. 6) Apabila dana bantuan tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan USB sesuai dengan sasaran yang disepakati dalam surat perjanjian, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pihak penerima bantuan; 7) Dana bantuan Pemerintah yang diterima tidak diperuntukan untuk biaya-biaya diluar alokasi yang telah ditetapkan. Apabila terdapat biaya tersebut menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan penerima bantuan.

1) Jangka waktu pembangunan USB-SMA adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening Dinas Pendidikan Provinsi; 2) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bencana alam/force majeur, penerima bantuan membutuhkan perpanjangan waktu, maka penerima bantuan harus mengajukan persetujuan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan SMA, sebelum berakhirnya jangka waktu pembangunan; 3) Jangka waktu perpanjangan pembangunan, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak habisnya waktu pelaksanaan, dengan tidak melewati tahun anggaran.

1) Panitia pembangunan terdiri atas unsur pengelola, perencana, pelaksana, dan pengawas, yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Ketua Yayasan melalui surat keputusan. 2) Pekerjaan pembangunan dapat dimulai setelah Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan membentuk panitia pembangunan; 3) Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan Pendidikan menyalurkan dana pembangunan USB kepada Panitia Pembangunan secara bertahap: 40% (awal), 30% dan 30% atau sesuai prestasi pekerjaan. 4) Susunan panitia pembangunan terdiri dari unsur dinas dan unsur masyarakat dengan komposisi: Penanggungjawab (kepala dinas atau ketua yayasan), Ketua Panitia Pembangunan dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Perencana dan Pengawas (tenaga teknis bangunan), dan Kepala Pelaksana Pembangunan; 5) Tugas dan tanggungjawab panitia pembangunan secara umum adalah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan USB-SMA tahun 2019 (administrasi, fisik dan keuangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6) Kepala pelaksana pembangunan harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dalam pembangunan sekolah; 7) Tenaga teknis yang terlibat harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik (D3) jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun; 8) Tenaga teknis pengawas wajib melaporkan progres perkembangan pembangunan USB kepada Direktorat Pembinaan SMA, sesuai format yang disediakan untuk Laporan Awal dan Laporan Akhir; 9) Tugas dan tanggungjawab masing-masing tim dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud butir (1) meliputi: a. Ketua Panitia Pembangunan a) Mempelajari lingkup dan dokumen peencanaan pembangunan; b) Memantau pelaksanaan pembangunan; c) Melakukan koordinasi dengan tenaga teknis, dan kepala pelaksana pembangunan; d) Merekap laporan prestasi pekerjaan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. e) Menyusun laporan prestasi pekerjaan 50%, sebagai syarat penyaluran dana bantuan tahap 2. f) Menyusun laporan akhir pembangunan USB. b. Tenaga Teknis Perencana a) Membuat site plan b) Membuat gambar konstruksi berikut detailnya untuk seluruh massa bangunan yang direncanakan; c) Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah kerja); d) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan; e) Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. c. Tenaga Teknis Pengawas a) Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan; b) Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan terhadap rencana; c) Memeriksa dan mengevaluasi laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh kepala pelaksana pembangunan; d) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan prestasi pekerjaan tahap pertama (minimal 50%). e) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan akhir. d. Kepala Pelaksana Pembangunan a) Melakukan pekerjaan persiapan pembangunan; b) Mobilisasi sumber daya pelaksana, bahan dan peralatan; c) Melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan USB; d) Menyusun laporan berkala, laporan 3 bulan pertama dan laporan akhir.

1) Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan selaku penerima bantuan bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 173 Pasal 36 ayat 1, yaitu: Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri: a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan b. Foto / Film pekerjaan yang telah diselesaikan; c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; d. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. 2) Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan Pemerintah maka Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan bertangungjawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dana bantuan Pemerintah, akibat pencurian atau penyebab lainnya.

1) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SMA dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 2) Kriteria keberhasilan pembangunan USB-SMA sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi: a. Lokasi SMA sesuai dengan kriteria, yaitu kabupaten/kota yang membutuhkan SMA baru karena mempunyai banyak lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke pendidikan SMA; b. Pelaksanaan pembangunan USB sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam SP2D dan pedoman teknis bantuan pemerintah; c. Pembangunan USB dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; d. Pelaksanaan pembangunan USB sesuai dengan spesifikasi teknis dan terpenuhinya volume bangunan; e. Pelaksanaan pembangunan USB selesai tepat waktu yang ditentukan; f. Laporan pembangunan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan. 3) Unit Sekolah Baru (USB)-SMA dianggap resmi sebagai sekolah baru diindikasikan dengan hal sebagai berikut: a. Diterbitkan surat keputusan tentang pendirian USB-SMA yang bersangkutan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan; b. Diangkat kepala sekolah definitif; c. Memiliki guru dan tenaga administrasi sekolah; d. Dialokasikan dana operasional; e. Berfungsinya manajemen sekolah; f. Tersedia sarana pendidikan.

1) Apabila dikemudian hari penerima bantuan tidak mentaati isi: (1) Surat Perjanjian Penggunaan Dana, (2) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dan (3) peraturan lainnya yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Provinsi penerima bantuan kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan fisik dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun berikutnya; 2) Apabila pekerjaan dan volume bangunan tidak selesai 100% sesuai standar yang ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Provinsi selaku penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan setara dengan sisa pekerjaan atau volume bangunan ke kas negara, dibuktikan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilakukan melalui mekanisme e-Billing. 3) Apabila Dinas tidak melakukan pekerjaan pembangunan USB atau merubah peruntukan, maka wajib menyetor seluruh dana bantuan Pemerintah ke kas negara; 4) Sanksi lainya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, setelah Dinas Pendidikan Provinsi penerima bantuan terbukti melanggar aturan hukum.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Komplek Ditjen Dikdasmen, Gedung A Lantai 2, Jalan R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, 12410